AI: Bahaya atau Berguna?

Di era digital yang serba cepat ini, perkembangan teknologi kian melesat, salah satunya adalah kecerdasan buatan (AI) yang semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan. Belum lama ini, jagat maya dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang diduga mengatakan bahwa guru merupakan beban negara. Video ini sontak menuai berbagai respons dan memicu perdebatan di media sosial. Namun, pihak Sri Mulyani segera mengklarifikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa berbasis teknologi deepfake dan mengimbau masyarakat untuk tidak termakan hoaks tersebut.

Kemajuan teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa risiko besar, termasuk maraknya penyebaran informasi palsu. Menurut laporan Global Deepfake Report 2024, penyebaran konten deepfake di dunia meningkat hingga 60% dalam setahun terakhir, dengan mayoritas konten berupa manipulasi video yang ditujukan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman hoaks semakin nyata dan menguji literasi digital masyarakat.

Ironisnya, persoalan menjadi lebih kompleks ketika seseorang benar-benar mengucapkan sesuatu yang kontroversial, namun dengan mudah mengklaim bahwa video atau audio tersebut adalah hasil rekayasa AI. Situasi ini menimbulkan dilema baru: bagaimana masyarakat dapat membedakan antara fakta dan rekayasa digital? Di sisi lain, regulasi di Indonesia, seperti UU ITE, memang mengatur penyebaran informasi palsu, tetapi belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi AI yang sangat cepat.

Oleh karena itu, literasi digital menjadi kunci utama agar masyarakat lebih kritis dalam memilah informasi. Pemerintah, media, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengedukasi publik, menciptakan kesadaran tentang bahaya deepfake atau kecerdasan buatan lainnya, serta mengembangkan sistem verifikasi konten yang lebih canggih. Jika tidak, kita akan terus berada dalam lingkaran kesesatan informasi yang tidak hanya merusak reputasi seseorang, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap institusi dan media.